Membangun Bangsa: Demokrasi Liberal & Terpimpin

"Era Soekarno: Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, hingga Peristiwa G30S PKI. "

Pada Demokrasi Liberal, diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer. Situasi politik pun dinilai belum stabil bahkan keamanan negara juga cukup terancam lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera. Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara selama memerintah Indonesia. Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUDS 1950. Akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Periode 1959-1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil Dekrit Presiden 1959, yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan presiden sepenuhnya. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional, bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan. Meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang, nyatanya pilihan itu banyak ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang, Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya. Pada 23 Februari 1967 di Istana Negara, kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Supersemar Jenderal Soeharto.